Sekilas Mengenai Sejarah, Tujuan, dan Fungsi IMF

IMF adalah sebuah organisasi dunia internasional yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. IMF singkatan dari International Monetary Fund atau dalam bahasa indonesianya lebih akrab dikenal dengan Dana Moneter Internasional ini memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas keuangan di berbagai dunia dan mendorong kerjasama internasional di bidang ekonomi keuangan.

Bagaimana Sejarah Awal Pembentukan IMF ?

Dilihat dari sejarahnya International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Sebagai akibat dari Great Depression yang kemudian pada tanggal 22 Juli 1944, sejumlah 44 negara mengadakan pertemuan di Kota Bretton Woods, Amerika Serikat. Perundingan ini dilakukan untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. 

Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Alhasil pertemuan ini akhirnya melahirkan “Bretton Woods Agreements” yang membahas terkait pembangunan ekonomi pasca perang dan penyusunan tata kelola sistem keuangan global.

Dari sinilah cikal bakal institusi multinasional terbentuk, yakni International Monetary Fund dan organisasi kembarannya yaitu World Bank. IMF secara resmi berdiri pada 27 Desember 1945. Pada awalnya IMF hanya beranggotakan 29 negara, kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF. Dan sampai sekarang anggota IMF sudah mencapai 190 negara.

Apa Tujuan dan Fungsi dari IMF ?

IMF memiliki sejumlah prinsip yang secara umum berorientasi dalam membantu sejumlah permasalahan perekonomian suatu negara di dunia internasional. Berikut sejumlah tujuan IMF :

• Meningkatkan kerja sama moneter internasional 
• Meningkatkan stabilitas nilai tukar
• Memberikan kepercayaan diri bagi anggotanya untuk mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran
• Mempercepat penyelesaian krisis karena tidak seimbangnya neraca pembayaran suatu negara.

Dalam mencapai tujuan tersebut, IMF memiliki beberapa fungsi yaitu :

    1. Surveillance ( Pengawasan )

Fungsi ini merupakan fungsi pemantauan ataupun pengawasan terhadap perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggotanya, termasuk pemberian konsultasi. Selain itu, fungsi ini merupakan masukan yang akan diberikan IMF secara berkala, terkait dengan kebijakan ekonomi yang akan ditetapkan oleh negara anggotanya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis dalam sistem moneter internasional. Selain itu melalui fungsi ini, IMF memberi saran kepada negara anggota dan mendorong rancangan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap krisis ekonomi dan keuangan, dan memperbaiki standar hidup.

    2. Lending Facilities ( Bantuan Finansial )

Fungsi ini merupakan fungsi pemberian pinjaman kepada negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Pemberian pinjaman ini diberikan untuk penyediaan pembiayaan sementara dan memberi dukungan sebagai cadangan devisa. Tujuan utama peminjaman bagi negara negara yang berpendapatan rendah adalah demi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Bantuan ini juga diberikan kepada negara anggota yang mengalami masalah dalam neraca perdagangan, utang yang menjelang jatuh tempo, atau sedang mengalami krisis domestik. Namun IMF menerapkan syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan yang mana syarat syarat tersebut tertuang dalam pakta kesepakatan yang disebut dengan “ Letter of Intent ”  (LoI). 

    3. Technical Assistance ( Bantuan Teknis )

Fungsi ini merupakan pemberian bantuan teknis dan pelatihan kepada pemerintah dan bank sentral negara anggota. Tujuan utama pemberian bantuan teknis oleh IMF adalah untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan produktivitas sumber daya di masing masing negara anggota dengan meningkatkan efektifitas kebijakan ekonomi dan manajemen di bidang keuangan. 

Bagaimana Mekanisme Peminjaman Dana dan Pengambilan Keputusan dalam IMF ?

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh IMF bukan hanya pemberian bantuan secara cuma-cuma. Setiap negara yang menerima bantuan IMF harus bersedia mematuhi rekomendasi IMF yang membahas berbagai hal, tertuang dalam LoI (Letter of Intent). LoI pada dasarnya merangkum kesediaan negara penerima bantuan untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan ekonomi sesuai dengan yang disarankan IMF. 

Selain itu, LoI merupakan dokumen yang merangkum agenda perubahan kebijakan ekonomi negara penerima bantuan dan dibuat oleh negara yang bersangkutan, tetapi IMF dapat menggunakan LoI sebagai dasar untuk menilai apakah sebuah negara cukup serius atau tidak dalam melakukan pembenahan ekonomi. Dalam beberapa kasus, para petinggi IMF seringkali menggunakan LoI dalam memutuskan untuk merealisasi atau menunda paket bantuan keuangan kepada suatu negara. Jika para petinggi tersebut memandang bahwa kinerja pemerintah negara penerima bantuan tidak sesuai dengan yang tertulis di LoI, maka mereka memiliki alasan untuk menunda atau bahkan membatalkan pencairan dananya.

Kemudian pengambilan keputusan dalam IMF dilakukan dengan sistem voting, dimana keputusan dibuat oleh mayoritas suara. Akan tetapi, tidak semua negara anggota memiliki suara yang sama, satu negara anggota tidak selalu memiliki satu suara. Melainkan disesuaikan dengan sumbangan finansial atau besarnya saham yang dimiliki dalam IMF (Weight voting).

Baca Juga : Hegemoni Amerika Serikat dan Bayang-bayang IMF

Oleh karena itu semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin besar kuota yang harus disumbangkan pada IMF dan negara tersebut memiliki andil yang cukup besar di dalam keanggotaan IMF. Pengambilan keputusan dalam IMF yang berdasarkan sistem kuota, telah menuai protes bagi negara negara yang notabennya berkembang. Hal ini dikarenakan sistem kuota IMF diciptakan untuk mengumpulkan dana untuk pinjaman. Setiap negara anggota IMF diberi kuota atau kontribusi yang mencerminkan ukuran relatif negara itu dalam ekonomi global.  Kuota setiap anggota juga menentukan kekuatan suara relatifnya dalam pengambilan keputusan. 

Sistem ini mengikuti logika organisasi yang dikendalikan pemegang saham: negara-negara kaya memiliki lebih banyak suara dalam pembuatan dan revisi peraturan ( Letter of intent ). Karena pengambilan keputusan di IMF mencerminkan posisi ekonomi relatif setiap anggota di dunia, negara-negara kaya yang memberikan lebih banyak uang kepada IMF memiliki pengaruh lebih besar daripada anggota yang lebih miskin atau berkembang yang berkontribusi lebih sedikit.

Bagaimana Kritik dan Sejumlah Tantangan yang dihadapi oleh IMF ?

Tantangan yang dihadapi oleh IMF ini berasal dari sejumlah asumsi negatif yang beredar terkait permasalahan internal IMF itu sendiri maupun track record kerja IMF. Kebijakan internal yang diterapkan IMF dinilai cenderung kurang memberi kesempatan terutama bagi sejumlah anggota yang berasal dari negara berkembang karena sistem pengambilan keputusan IMF berdasarkan voting tersebut yang didasarkan pada sistem kuota.

Kemudian, keputusan IMF dalam membuat kebijakan yang dituangkan ke dalam Letter of Intent juga dinilai tidak selalu ampuh dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi suatu negara, bahkan bisa semakin memperdalam permasalahannya. Salah satu pakar ekonomi asal Amerika Joseph E. Stiglitz mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan  cara kerja IMF terkait resep-resep ekonomi yang diberikan IMF kepada sejumlah negara berkembang.

Di dalam bukunya Stiglitz mengkritik IMF ketika memberikan resep kepada negara-negara berkembang, resepnya itu berisi arahan untuk melakukan privatisasi, liberalisasi pasar modal, penentuan harga yang murni berdasarkan kekuatan pasar, serta pengentasan kemiskinan agar bisa berpartisipasi dan memetik keuntungan dari integrasi global. Resep resep ini yang selalu diberikan oleh IMF setiap kali memberi bantuan kepada negara negara yang membutuhkan.

Padahal resep tersebut tidak bisa diaplikasikan dalam semua keadaan. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki ciri khasnya tersendiri dalam merumuskan kebijakannya. Artinya bahwa resep tersebut tidak bisa dipaksakan dan jika dipaksakan maka akan semakin hancur. Contoh nyatanya seperti China yang selalu menolak resep resep yang diberikan oleh IMF, tapi pada kenyataannya kondisi perekonomian China malah mengalami perkembangan yang pesat. Menurut Stiglitz, IMF membuat kebijakan dan nasehat yang salah arah. Stigliz juga memandang bahwa IMF asal asalan dalam memberikan solusi ekonomi bagi negara-negara berkembang.

Baca Juga : IMF dan Ketidakstabilan Ekonomi di Argentina

Selain program IMF yang terlalu seragam dalam memberikan bantuan padahal masalah yang dihadapi setiap negara tidak seluruhnya sama , IMF  juga dinilai terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang di bantu. Selain itu juga dilihat dari sebagian track record kerjanya, IMF telah gagal memberikan solusi kepada negara negara yang dibantu seperti di Asia dan di Argentina yang mana menimbulkan kesan bahwa IMF sebenarnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat.

Bagikan Artikel ini