Kondisi Afghanistan Setelah Pemerintahan Taliban Berkuasa

Kemenangan atas perebutan kekuasaan yang tidak terduga oleh Taliban terhadap Republik Islam Afghanistan memang telah mengejutkan masyarakat internasional. Sejumlah masyarakat Afghanistan yang telah lama menderita akibat perekonomian negaranya yang sangat lemah bersikap pasrah terhadap keadaan. Pasalnya mereka sudah merasakan kondisi hidup yang tidak aman, pandemi Covid-19, permasalahan pemerintahan korupsi, penurunan pendapatan, perekonomian negara, hingga sekarang akan menghadapi sejumlah tantangan setelah Taliban mengambil alih Afghanistan.

Bagaimana Kondisi Afghanistan Setelah Taliban Mengambil Alih Kekuasaan ?

Sejumlah negara, masyarakat, dan komunitas internasional terus memantau aktivitas Taliban setelah kelompok itu merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada bulan Agustus 2021. Sebagian besar orang mengkhawatirkan Taliban akan kembali memerintah berdasarkan aturan yang kejam dan menyebabkan ketakutan seperti pada rezim Taliban sebelumnya. Pada rezim terakhir Taliban pertengahan 1990-an, telah ditandai dengan maraknya pelanggaran HAM, seperti pembantaian, penahanan massal, juga pemerkosaan.

Baca Juga : Mengenal Lebih Dekat Kelompok Taliban

Ketika Taliban mendapatkan kembali kendali atas Afghanistan, salah satu keinginan dari kelompok tersebut ialah agar dunia internasional dapat mempercayai Taliban dalam mengatur pemerintahan yang tidak sama dengan rezim sebelumnya. Namun tidak sedikit dari masyarakat Afghanistan yang masih menyatakan bahwa ketakutan dan skeptisisme yang meluas tentang kembalinya Taliban masih menghantui mereka.

Sambil mempromosikan wajah moderat kepada dunia internasional dengan janji hidup "damai" dan menghormati hak-hak perempuan, namun rezim terus secara sistematis dikabarkan telah melanggar hak-hak asasi manusia dengan memperkuat cengkeraman kekuasaannya. Faktanya, setelah hampir setengah tahun Taliban menguasai Afghanistan, negara tersebut terus dilanda konflik yang tidak hanya menghadapi gejolak politik saja tetapi juga krisis ekonomi yang parah dan angka kemiskinan yang terus meningkat.

Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban atas Afghanistan menyebabkan miliaran dolar aset bank sentral dibekukan dan sejumlah lembaga keuangan internasional menangguhkan akses ke dana. Sejumlah $9,5 miliar cadangan bank sentral tetap diblokir di luar negeri dan dukungan internasional yang diberikan kepada pemerintahan Afghanistan sebelum Taliban berkuasa telah mengering. Rupanya, sejumlah investor asing dan banyak donor internasional telah pergi meninggalkan negara yang dikuasai oleh Taliban.

International Monetary Fund (IMF) melaporkan bahwa setelah Taliban berkuasa, perekonomian Afghanistan akan mengalami kontraksi sebanyak 30%. Sementara itu, situasi kemanusiaan telah memburuk di bawah pemerintahan Taliban. Beberapa laporan oleh Lembaga terkait Program Pangan Dunia mengatakan bahwa sekitar 23 juta warga Afghanistan tengah menghadapi kelaparan, termasuk 3,2 juta anak-anak yang menderita kekurangan gizi yang akut.

Ditengah krisis yang melanda Afghanistan, pemerintahan Taliban juga baru-baru ini melarang penggunaan mata uang asing untuk segala aktivitas transaksi seperti membeli mobil atau rumah. Pemerintah Taliban mengatakan semua aktivitas transaksi seperti kontrak harus dalam mata uang Afghanistan. Sejumlah penderitaan yang dialami oleh masyarakat Afghanistan selama ini menyebabkan ribuan orang tengah mencari cara untuk keluar dari negara Afghanistan.

Baca Juga : Kronologi Taliban Mengambil Alih Negara Afghanistan

Afghanistan tengah menghadapi gangguan sistem ekonomi dan sosial yang sangat berisiko dan mempunyai kesempatan yang besar untuk berubah menjadi bencana kemanusiaan. Mengalami krisis kemanusiaan yang serius dan keruntuhan sosial-ekonomi yang menjulang, dapat membahayakan warga Afghanistan, bahkan kawasan dan keamanan internasional. 

Organisasi Internasional PBB dan Lembaga Kemanusiaan lainnya juga telah memperingatkan ketidakstabilan lebih lanjut dan penderitaan bencana kemanusiaan di Afghanistan yang dapat memicu krisis migrasi besar-besaran seperti yang terjadi di tahun 2015 ketika ratusan ribu pencari suaka dari Suriah melakukan perjalanan ke Eropa. Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI juga tengah menyiapkan sejumlah bantuan untuk kesejahteraan masyarakat Afghanistan.

Bagaimana Respon Organisasi Kerja Sama Islam Terhadap Krisis di Afghanistan ?

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memberikan respon terkait krisis yang dialami oleh Afghanistan sebagai salah satu negara Islam di dunia. Respon tersebut berupa pernyataan yang menyarankan serangkaian langkah yang akan dilakukan OKI untuk membantu mengurangi krisis kemanusiaan yang menghantui Afghanistan. OKI berjanji untuk membentuk dana perwalian kemanusiaan untuk Afghanistan usai jutaan warga Afghanistan menghadapi kelaparan dan kemiskinan.

Sebelumnya, krisis tersebut diperparah ketika sejumlah dana miliaran dolar dalam bentuk bantuan dan aset telah dibekukan oleh komunitas internasional setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus tahun lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan kondisi masyarakat Afghanistan semakin memprihatinkan. Hal ini telah menyita perhatian dunia internasional, salah satunya ialah Organisasi Kerja Sama Islam yang merupakan wadah kerja sama negara-negara yang identik dengan islam.

Sebuah konferensi darurat diselenggarakan pada 19 Desember 2021 di Ibu Kota Pakistan, Islamabad yang dihadiri oleh sejumlah Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI, dan juga perwakilan dari PBB yakni Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Italia, serta beberapa organisasi internasional lainnya. Begitupun dengan Delegasi Afghanistan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amir Muttaqi juga menghadiri pertemuan tersebut yang membahas situasi kemanusiaan yang memburuk di negaranya.

Baca Juga : Taliban Secara Resmi Mengganti Bendera Nasional Afghanistan

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang akan membentuk dana perwalian kemanusiaan guna membantu warga Afghanistan dalam hal bantuan kemanusiaan. Dana tersebut akan didirikan di bawah naungan Bank Pembangunan Islam yang nantinya akan berfungsi sebagai kendaraan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Afghanistan dalam koordinasi dengan mitra internasional lainnya. OKI juga meminta bahwa sanksi internasional dan DK PBB tidak boleh menghalangi pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga Afghanistan.

Konferensi tersebut menandai pertemuan internasional terbesar dalam membantu Afghanistan sejak kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang didukung Barat pada Agustus menyusul keluarnya pasukan asing pimpinan AS setelah 20 tahun. Di dalam pertemuan itu, OKI juga mendesak para penguasa Afghanistan untuk mematuhi sejumlah kewajiban di bawah perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, anak-anak, pemuda, orang tua, dan orang-orang dengan kebutuhan khusus.

Bagikan Artikel ini