Prancis Tegaskan Perlakuan China Atas Etnis Uighur Sebagai Kejahatan Genosida

Parlemen Prancis baru-baru ini secara resmi menyatakan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur merupakan kejahatan genosida, seperti pemerintah dan legislatif negara Barat lainnya yang telah mengeluarkan deklarasi serupa. Anggota Parlemen Prancis memberikan suara sebanyak 169 : 1 yang mendukung resolusi tidak mengikat terkait kebijakan China di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang di negara itu.

Deklarasi itu dilakukan dua minggu sebelum dimulainya Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing dan hampir dengan suara bulat disetujui oleh anggota Parlemen Prancis, sehingga mendesak pemerintah Prancis untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mencoba membantu melindungi 12 juta orang Uighur yang tinggal di sana dan juga untuk melindungi orang Uighur yang tinggal di Prancis dari sejumlah intimidasi dan gangguan Tiongkok. Aktivis dan pakar HAM PBB melaporkan setidaknya terdapat satu juta Muslim yang ditahan di kamp-kamp yang berada di wilayah Barat terpencil Xinjiang.

Resolusi tersebut diperkenalkan oleh Partai Sosialis oposisi yang didukung oleh Partai Republik di Gerakan Presiden Emmanuel Macron. Dengan pengesahannya dari deklarasi itu, membuat Prancis bergabung dengan Amerika Serikat dan sejumlah Parlemen di Kanada, Belanda, Inggris, Lituania, Belgia, dan Republik Ceko bersama-sama menyatakan bahwa Pemerintah China telah melakukan kejahatan kemanusiaan atau genosida terhadap etnis Uighur.

Dari sejumlah deklarasi dari beberapa negara tersebut telah menodai reputasi internasional China yang juga secara bersamaan akan melakukan pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing. Akan tetapi, Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya telah mengumumkan boikot diplomatik terhadap Pemerintah China sebagai bentuk perlawanan terhadap China sebagai tuan rumah yang memiliki catatan Hak Asasi Manusia yang sangat buruk.

Baca Juga : Selain Prancis, 3 Negara Ini Dilanda Protes Anti Vaksin Covid-19

Sebelumnya, sejumlah laporan mengatakan bahwa China telah menahan paksa sekitar 1,8 juta etnis Uighur dan minoritas Turki lainnya di jaringan kamp-kamp yang luas di mana mereka menjadi sasaran kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya, seperti penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa terhadap wanita. Sejumlah tindakan yang tidak bermoral tersebut telah menarik simpati negara-negara di dunia, salah satunya Prancis. Selain itu, Prancis juga menyerukan bahwa rezim Beijing harus banyak belajar terkait kebebasan dan Hak Asasi Manusia yang harus dipertahankan di mana pun dan siapa pun itu, serta mempercayai bahwa orang-orang Uighur juga memiliki hak untuk hidup bebas.

Bagaimana Respon China Atas Tuduhan Kejahatan Genosida yang Dilakukannya ?

Kedutaan China di Prancis memberikan respon terkait tuduhan genosida yang dilontarkan oleh sejumlah negara Barat khususnya Prancis sebagai suatu "Kebohongan yang Murni". China juga menyangkal sejumlah tuduhan negara-negara Barat yang mengatakan bahwa Pemerintah China telah melakukan kejahatan kemanusiaan atau genosida terhadap etnis Uighur dengan melakukan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi.

Pemerintah China menyangkal adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Xinjiang yang menimpa etnis Muslim Uighur dan mengatakan bahwa kamp-kamp yang disediakan dilakukan untuk pelatihan kejuruan dan diperlukan guna memerangi ekstremisme. Kedutaan Besar China di Prancis juga menegaskan bahwa tuduhan sensasional tentang Xinjiang seperti "genosida" merupakan kebohongan yang berdasarkan prasangka dan permusuhan terhadap China. Tujuan negara-negara Barat tersebut dinilai bukan untuk membela Hak Asasi Manusia, melainkan untuk menahan perkembangan China dan merusak solidaritas dan stabilitas antar etnis di Xinjiang.

Baca Juga : Pelanggaran HAM Berat Terus Terjadi di Myanmar 

China menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di Xinjiang bukanlah tentang  etnis, agama, ataupun Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, permasalahan ini mengenai perang melawan terorisme, radikalisasi, dan juga separatisme yang menyangkut kedaulatan, integritas teritorial, dan dapat mengancam keamanan nasional China. Selain itu, resolusi dari hasil deklarasi sejumlah negara terkait isu Uighur dinilai oleh China sebagai pencemaran nama baik dan sitgmatisasi yang disengaja terhadap China serta tindakan campur tangan dalam urusan internal China.

Bagikan Artikel ini