Presidensi Indonesia Dalam KTT G20 Ditengah Konflik Rusia-Ukraina

Kenaikan Indonesia dalam kursi kepresidenan G20 pada bulan Desember lalu, telah menjadi momentum yang bersejarah bagi negara kepulauan tersebut. Indonesia terus berkembang melebarkan sayapnya menjadi salah satu negara dengan segala potensi dan kapasitas yang tumbuh cepat untuk menyebarkan kepemimpinannya di Asia Tenggara maupun dunia internasional. Kepemimpinan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 tentu saja menyita perhatian khusus selama KTT berlangsung.

Hal tersebut dikarenakan, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang pertama yang memimpin kursi kepresidenan KTT G20 yang di dalamnya terdapat negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia internasional. Oleh karena itu, kehadiran Indonesia dalam KTT G20 diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan sejumlah negara berkembang di luar G20. Pertemuan puncak KTT G20 akan dilaksanakan di Bali pada November 2022. Walaupun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Presidensi Indonesia dalam KTT G20 kali ini, salah satunya terdapat bentrokan geopolitik yang meluas yang berasal dari krisis konflik Rusia-Ukraina.

Bagaimana Posisi Indonesia Sebagai Presidensi KTT G20 Tahun 2022 Ditengah Krisis Konflik Rusia-Ukraina ?

Krisis konflik Rusia-Ukraina yang semakin memanas telah menempatkan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 ke dalam posisi yang sulit. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda yang akan dibahas dalam KTT G20 yang berfokus pada pemulihan pandemi Covid-19 yang adil dan merata bagi negara-negara di dunia. Namun, proses KTT G20 tahun ini kemungkinan besar akan diadakan di tengah ketegangan geopolitik yang melibatkan banyak negara anggota G20 sebagai akibat dari krisis konflik Rusia-Ukraina.

Banyak negara anggota G20 telah meminta Indonesia untuk tidak mengundang Presiden Vladimir Putin dan perwakilan Rusia lainnya dalam pertemuan KTT G20 nanti. Sejauh ini, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah menyatakan bahwa mereka tidak akan duduk dengan Putin yang mereka klaim telah bersalah atas kejahatan perang. Bahkan AS dan sekutunya menyarankan agar Rusia dikeluarkan dari pertemuan G20 karena telah menginvasi Ukraina.

Baca Juga : Begini Awal Mula Terjadinya Konflik Antara Rusia dan Ukraina

Sebelumnya Rusia telah dikeluarkan dari kelompok forum-forum internasional seperti G8 dan G7 atas pencaplokan Krimea pada tahun 2014. Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dilanda oleh sejumlah tekanan dari sekutu dalam rangka melarang perwakilan Rusia hadir dalam pertemuan kelompok tersebut. Beberapa negara juga mengancam akan memboikot pertemuan itu jika perwakilan Rusia hadir. Selain itu, AS dan sekutunya juga meminta Indonesia agar mengundang Ukraina yang bukan negara anggota untuk hadir dalam KTT G20 jika Rusia tetap diundang dalam pertemuan kelompok tersebut.

Bagaimana Sikap yang Diambil Oleh Indonesia Sebagai Presidensi KTT G20 Terkait Konflik Rusia-Ukraina ?

KTT G20 tahun 2022 akan menjadi konferensi internasional besar pertama sejak Rusia menginvasi Ukraina yang menyebabkan sejumlah ketegangan hubungan antar negara-negara di dunia internasional. Tekanan-tekanan dari sejumlah pihak terus tertuju kepada Indonesia sebagai negara ketua G20 saat ini yang nantinya langkah yang akan diambil oleh Indonesia merefleksikan kualitas kepemimpinannya dalam kelompok G20 tersebut. Hal ini tentu menjadi tantangan yang cukup besar bagi Indonesia sebagai negara yang memimpin Presidensi KTT G20 Tahun 2022.

Sejauh ini, Indonesia telah menegaskan sikapnya yang tetap "tidak memihak" terkait keputusan untuk mengizinkan Putin ataupun perwakilan Rusia lainnya untuk hadir dalam KTT G20. Lebih lanjut, Indonesia juga menjelaskan bahwa negara itu akan mengikuti aturan dan pedoman yang ditetapkan dalam G20 yang dalam hal ini berarti akan tetap mengundang Rusia ke dalam KTT G20 di Bali. Hal tersebut tentu menuai sejumlah protes khususnya dari sejumlah negara Barat.

Baca Juga : Berikut Sejumlah Poin yang akan Dibahas Dalam KTT G20 Tahun 2022 di Bali

Ketika Rusia pertama kali melancarkan serangannya ke Ukraina, Presiden Indonesia Joko Widodo menanggapi dengan tulisannya di sosial media yang mengatakan bahwa perang harus dihentikan. Walaupun tanpa menyebut Rusia atau konteks konfliknya, Indonesia mengutuk invasi tersebut dengan menandatangani resolusi PBB yang menyerukan perdamaian di mana negara-negara seperti China dan India memutuskan untuk abstain. Namun, Indonesia memutuskan untuk abstain dalam pemungutan suara untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Sejumlah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dipanggung internasional mencerminkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang "bebas dan aktif". Hal ini didasarkan pada komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Mengacu pada prinsip dan komitmen tersebut, membuat Indonesia untuk menghindari keterlibatan dalam konflik terbuka dengan negara-negara besar serta menolak untuk bersekutu dengan satu pihak sambil memusuhi pihak lain.

Keputusan Indonesia untuk tetap memasukkan Rusia ke dalam daftar undangan KTT G20 akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kuatnya komitmen non-blok Indonesia yang tidak akan menyerah pada sejumlah tekanan negara-negara besar. Sebaliknya, negara Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang bertikai dan dapat menjadi negara penengah yang strategis.

Pada Jumaat 29 April 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan pernyataannya bahwa Indonesia telah melakukan perbincangan via dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam percakapannya dengan Presiden Ukraina, Jokowi menolak mengirimkan bantuan permintaan senjata dari Presiden Ukraina Zelensky. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Selain itu, Indonesia juga meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menjadi tamu di KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali.

Baca Juga : Dampak Perubahan Iklim Menerjang Afrika Selatan, Ratusan Orang Tewas

Walaupun demikian, Presiden Ukraina belum mengkonfirmasi secara jelas terkait kehadirannya dalam KTT G20 nanti. Namun, kemungkinan untuk memberikan tempat Ukraina dan Rusia dalam KTT G20 menjadi titik awal yang baik. Jika kedua belah pihak setuju untuk bertemu di KTT G20, Indonesia dapat menyokong sejumlah anggota G20 lainnya dengan sikap dan aspirasi yang sama sebagai perantara yang jujur untuk memungkinkan pembicaraan damai sejumlah pihak terkait. 

Bagikan Artikel ini