Meninjau Kebijakan Politik Luar Negeri China di kawasan Asia Selatan

China merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Jumlah populasi penduduk yang banyak ini tidak menjadikan China sebagai kategori negara yang tertinggal. Namun sebaliknya, hal inilah yang merupakan salah satu faktor pendukung China menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat karena mempunyai SDM yang banyak dan unggul serta produktif. Sehingga membuat China dikenal sebagai raksasa kekuatan ekonomi dari kawasan Asia. Negeri Tirai Bambu yang dikenal sebagai negara otoriter ini dikuasai oleh partai komunis dan memiliki ambisi yang sangat kuat dalam memperluas pengaruh hegemoninya guna mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Asia maupun di dunia internasional. 

China juga merupakan salah satu negara yang sangat terkenal serta memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tatanan dunia internasional. Kepopuleran China sendiri ini merepresentasikan besarnya kapabilitas power yang dimiliki China seperti kapabilitas militer, ekonomi, infrastruktur, SDA & SDM, dan sebagainya yang dinilai sangat memumpuni. Tak heran jika China berupaya untuk memperluas pengaruh hegemoninya melalui kebijakan kebijakan yang diterapkannya dengan tujuan untuk memperkuat eksistensi China di panggung Internasional.

Apa yang menjadi Landasan Kebijakan Luar Negeri China ? 

Pada saat setelah kemerdekaan China, tepatnya dibawah pemerintahan Mao Zedong menyatakan bahwa China siap untuk membangun relasi dengan banyak negara. Hal ini ditandai dengan kehadiran sebuah landasan bagi kebijakan luar negeri China yang sesuai dengan prinsip yang dikenal sebagai Five Principles of Peaceful Coexistance. Prinsip ini dipublikasikan saat perjanjian kerjasama di wilayah Tibet antara China dengan India yang berisi 5 prinsip yakni, Saling menghargai integritas teritorial dan kedaulatan, tidak saling menyerang, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri negara lain, kesetaraan dan saling memberikan keuntungan, serta saling hidup dengan damai.

Baca Juga : Persaingan China dan India yang Tak Kunjung Usai

Namun seiring waktu berjalan prinsip ini tidak hanya digunakan sebagai dasar hubungan luar negeri China dengan India saja, tetapi juga sebagai cerminan ataupun landasan kebijakan luar negeri China hingga sekarang. China menggunakan prinsip ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan luar negerinya yang tentu menjadi panduan untuk China dalam membangun relasinya dengan negara negara lain di dunia. 

China meyakini bahwa setiap negara memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di dunia internasional, maka dari itu China berani untuk merangkul semua negara dalam berkerjasama untuk mewujudkan tatanan dunia yang adil dan setara bagi semua pihak tanpa adanya dominasi dari negara adidaya. Jika melihat dari landasan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh China tersebut adalah upaya serta niat yang sangat mulia dari China dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan adil dengan merangkul semua negara untuk berkerjasama. Hal inilah yang dilakukan oleh China di kawasan Asia Selatan.

Bagaimana Implementasi dari Kebijakan Politik Luar Negeri China di Kawasan Asia Selatan ? 

Di Kawasan Asia Selatan, China berusaha mengayomi dan merangkul negara negara kecil untuk berkerjasama. Hal tersebut sesuai dengan landasan kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh China sebelumnya. Kemudian diimplementasikan oleh China melalui kebijakan yang dikenal dengan “ Hexiao Gongda “ atau “ String of Pearls “. Singkatnya, kebijakan ini merupakan upaya China untuk bersatu dan berkerjasama dengan negara negara kecil di kawasan Asia Selatan seperti, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka untuk melawan negara besar dalam hal ini adalah India dimana merupakan negara yang memiliki kapabilitas power yang cukup besar di kawasan Asia Selatan.

Beberapa kerjasama telah terjalin antara China dengan negara negara kecil di kawasan Asia Selatan seperti, Bangladesh yang merupakan mitra dagang terbesar China. Negeri Tirai Bambu tersebut telah menanamkan sejumlah investasi di bidang energi, tekstil, dan infrastruktur. China juga memberikan sejumlah pinjaman kepada Bangladesh untuk meningkatkan fasilitas telekomunikasi dan juga pembangunan jalan. 

Baca Juga : Bagaimana Perkembangan Konflik Sengketa Laut China Selatan ?

Selain itu, China juga membantu Bangladesh dalam pengembangan pelabuhan laut dalam di Chittagong. Hubungan yang terjalin antara China dengan Bangladesh ini terlihat sangat positif dan citra China juga amat positif di mata Bangladesh. China juga selalu menjadi negara yang penting bagi Bangladesh, terlihat ketika Pemerintah bangladesh tampaknya enggan memiliki ketegangan dengan China dan memutuskan untuk menghindari ketegangan antara China dengan Bangladesh.

Selain itu juga ada harmonisnya hubungan antara China dengan Maladewa yang ditandai dengan bantuan dari China dalam memperbanyak kunjungan wisatawan serta membuka penerbangan langsung dari China ke Bandara Internasional Male. Hal tersebut dilakukan untuk membantu perekonomian Maladewa, mengingat sektor perkonomian Maladewa sangat di dominasi oleh sektor pariwisata. China juga berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan antar pulau di Maladewa. Disamping itu, China juga mempererat hubungannya dengan Pakistan. Harmonisnya hubungan antara kedua negara tersebut direpresentasikan melalui pembangunan pelabuhan Gwadar. Ditambah China dan Pakistan merupakan negara yang memiliki kesamaan sebagai negara yang berkonflik dengan India sehingga dapat mempererat hubungan antara keduanya. China juga terlibat langsung dalam sejumlah pembangunan infrastruktur dan investasi di Pakistan.

Adakah indikasi yang mencurigakan dibalik sejumlah bantuan dan kerjasama China dengan negara negara di Asia Selatan ?

Dalam hal ini, tergantung dengan bagaimana kita melihat suatu peristiwa tersebut. Memang bantuan ataupun kerjasama yang terjalin antar negara merupakan hal yang sah dan wajar dalam dunia internasional. Namun, perlu di ingat bahwa setiap negara pasti memiliki kepentingan nasionalnya atau national interest. Kepentingan nasional suatu negara selalu menjadi landasan yang di prioritaskan yang biasanya diimplementasikan melalui kebijakan politik luar negeri suatu negara. Terdapat salah satu teori Kebijakan luar negeri yang cukup populer yaitu, Teori Model Aktor Rasional menurut Graham T Allison. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri diambil dengan pertimbangan yang paling rasional (menguntungkan) bagi suatu negara.

Baca Juga : Kebijakan Jerman terhadap Pengungsi dan Imigran

Jika dilihat melalui kacamata Teori Model Aktor Rasional Graham T Allison, bahwa tindakan “Mulia” China yang merangkul untuk berkerjasama dengan para negara di Kawasan Asia Selatan hanyalah sekedar alat bagi China untuk mencapai kepentingan nasionalnya dilandasi dengan ambisinya untuk memperkuat serta memperluas pengaruh hegemoninya di Kawasan Asia Selatan. Memang kebijakan China di Kawasan Asia Selatan terlihat merangkul dan mengayomi sejumlah negara tersebut, akan tetapi dibaliknya tersisipkan cara China untuk memaksimalkan keuntungan yang dia dapatkan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuannya. 

Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, China sangat bergantung pada sumber energi yang di dapat dari luar negeri. Negara negara Timur Tengah dan Afrika menjadi eksportir utama untuk kebutuhan energi domestik China seperti, Arab Saudi, Angola, Iran, Oman, dan Irak. Tentu untuk mendapatkan sumber energi minyak tersebut diperlukan Jalur laut yang aman karena merupakan jalur utama dalam impor minyak China. Samudera Hindia adalah samudera yang menjadi rute utama dalam pelayaran dunia dimana menghubungkan antara Afrika, Timur Tengah, dan Asia dengan Eropa dan Amerika. Hal ini membuat Samudera Hindia memiliki nilai yang sangat strategis dan sangat vital bagi negara negara di dunia sebagai rute terpenting dalam pelayaran dunia. Dari hal tersebut, terlihat jelas bahwa kebutuhan China akan Sumber energi dari negara negara Timur Tengah dan Afrika lah yang membuat China menjadikan negara negara dikawasan Asia Selatan seperti Bangladesh, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka sebagai titik strategis untuk mencapai kepentingan nasional dengan memberikan dan membantu sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan atau kemaritiman kepada sejumlah negara tersebut. Hal ini karena China membutuhkan sebuah jalur laut yang aman dan efektif sebagai jalur utama dalam kebutuhan Sumber Energi dari negara negara Teluk dan Afrika.

Bagikan Artikel ini